Thursday , June 22 2017
Home / Khazanah / Islam Sebagai Agama dan Negara

Islam Sebagai Agama dan Negara

Islam sebagai agama dan Negara (Al-Islam Din wa Daulah) merupakan sebuah topik yang amat kontroversial dan sering dijadikan pembahasan dalam wacana pemikiran islam. Islam sebagai Negara merupakan bentuk lain dari islam dan dunia (Al-Islam wa Dunyah), agama bukan sekedar keyakinan terhadap pencipta melainkan agama mencakup segala lini kehidupan yang ada baik di dunia maupun akhirat. Awal mula timbulnya perdebatan ini terjadi dalam suasana yang ketika itu dunia islam telah pecah-belah atas Negara dan Bangsa (Nation and State).

Herbert Spencer dalam bukunya First Principles mengutarakan bahwa pada dasarnya agama berisi “keyakinan akan adanya sesuatu yang mahakekal yang berada diluar intelek”. Senada dengan hal tersebut, Max Muller dalam Introduction To Science of Religions yang diterbitkan di London, dia melihat semua agama sebagai “usaha untuk memahami apa yang tak dapat dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tak dapat diungkapkan, sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak terbatas”. Dari gagasan keduanya dapat dipastikan bahwa agama (islam) tidak bisa dipisahkan dengan aspek apapun, begitu pula dalam pembahasan kenegaraan. Agama (islam) membimbing umatnya untuk menuju apa yang telah menjadi esensi dasar dari penciptaan.

Menurut Hasan al-Banna orang yang beranggapan bahwa islam tidak berurusan sama sekali dengan politik atau sebaliknya politik tidak ada sangkut pautnya dengan agama adalah suatu gagasan yang keliru. Demikian halnya dengan Ahmad Amin (1886-1956) dalam Yaum Al-Islam menulis bahwa islam tidak menginginkan antara agama dengan politik itu terpisah karena fungsi dari agama dalam hal ini yaitu untuk memperbaiki sistem politik yang ada dan membimbing para pemimpin menuju kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam sejarah Eropa yang pernah terjerumus ke dalam perang yang ditimbulkan karena mereka secara sengaja memisahkan politik dari agama yang mana menyebabkan politik tersebut terlepas dari norma-norma dan etika.

Sistem pemerintahan tidak bisa lepas dari hukum sebagai benteng kemasyarakatan. Menurut Rasyid Rida hukum adalah prasyarat rasional kehidupan social yang tertib yang menunjukkan adanya integrasi moral dan kebudayaan suatu masyarakat. Hukum seperti inilah yang mampu membentengi masyarakat dari anarki moral dan serangan budaya asing. Terkait dengan wacana hukum, Hasan al-Banna mengatakan bahwa islam sudah memberikan prinsip legislasi dan rincian hukum di berbagai bidang, baik itu kehartabendaan maupun kriminal, perdagangan maupun kenegaraan. Untuk itu, tidaklah masuk akal apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat islam bertentangan dengan ajaran agamanya. Maka beliau menawarkan akan pentingnya islamisasi Qonun, dalam artian menjadikan hukum islam sebagai hukum positif.

Al-Qur’an sebagai undang-undang yang mengatur segala bentuk kegiatan umat manusia mencakup seluruh aspek. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, hukum maupun politik. Khususnya dalam hal politik sebagaimana telah tersurat dalam QS. Al-Maa’idah: 49:

“ dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. 5: 49)

Sebenarnya manusia hanyalah pelaku dari undang-undang kehidupan, al-Qur’an adalah pedoman dari undang-undang manusia sedangkan Allah SWT merupakan konseptor kehidupan di dunia yang wajib diimani bukan kritik buta. Jadi kemajuan suatu bangsa baru akan terwujud apabila pemerintahan mampu memahami pedoman kehidupan yang telah ditetapkan sang pencipta.

Agama tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan Negara atau pemerintahan politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taymiyyah dalam maj’mu al-fatawa juz 28 hal 394 apabila Negara dipisahkan dari agama ataupun sebaliknya Negara dipisah dari agama maka keadaan masyarakat niscaya akan hancur. Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Seperti Imam al-Ghazali memisalkan agama adalah pondasi dan Negara adalah bangunannya. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya pondasi.

Permisalan diatas merupakan sanggahan daripada yang dikatakan Robert Audi dalam bukunya “Agama dan Nalar Sekuler Dalam Masyarakat Liberal”, ia memberikan gagasan bahwa agama tidak boleh mengatur segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Agama hanya boleh mengatur hubungan pribadi manusia dengan tuhannya sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri.

Kemajuan suatu bangsa tergantung dari sistem pemerintahan yang diterapkan, yang mana keadilan bukan hanya selogan semata, kesejahteraan rakyat bukan sekedar janji tertulis dan terucap, demokrasi politik yang tidak lagi bermartabat dijadikan tameng persembunyian dari kebejatan akhlak. Semuanya perlu adanya landasan ideologi yang benar dan bukti nyata yang menguntungkan antara pemerintahan dan rakyat.

Hubungan antara agama dengan negara dalam pandangan Islam harus didasarkan pada Aqidah Islamiyah, bukan aqidah yang lain. Aqidah Islamiyah telah memerintahkan  penerapan agama secara menyeluruh, yang sangat membutuhkan eksistensi negara. Jadi, hubungan agama dan negara sangatlah erat, karena agama (Islam) tanpa negara tak akan dapat terwujud secara sempurna dalam kehidupan. agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna dan bahwa agama tanpa negara adalah suatu cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama tak dapat dipisahkan dari negara. Agama mengatur seluruh aspek kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat

Sebagai kesimpulan dari paparan diatas, pemikiran trilogi (din, dunyah dan daulah) besertaan dengan bermacam yang berkaitan dengan itu membuktikan bahwa kedudukan islam yang telah menempati segala ranah sosial dan memasuki berbagai segi kehidupan manusia terus sejalan. Ini bisa dijadikan sebagai solusi terhadap tantangan pemikiran islam modern. Yang pertama, kemungkinan adanya anggapan bahwa agama hanya menyibukkan diri pada keyakinan semata. Kedua, kemungkinan kehidupan sosial politik yang menganak tirikan agama atau memberi tempat yang sempit bagi peran agama.

*Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ismail (Dosen Universitas Darussalam Gontor)

About admin

Website ini dibangun dengan harapan mampu memberikan informasi yang berkualitas dalam berbagai topik, Kami membuka kesempatan bagi siapa pun untuk menjadi kontributor sebagai penulis tetap di website ini.

Check Also

Umat Islam Menjadi Semakin Kokoh Setelah Kasus Pelecehan Al Maidah

Pelecehan Surah Al Maidah ayat 51 oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dinilai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *